Setelah berita RIM versus Menkominfo reda, kini Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menghangatkan berita media massa dan blog mengenai berbahayanya layanan Twitter bagi keamanan negara. Benarkah layanan micro blogging tersebut berbahaya bagi negara? Atau hanya bagi segelintir orang di pemerintahan saja?
Menurut Menhan, ancaman terhadap keutuhan negara kini tidak hanya datang lewat cara militer. Adanya ancaman nonmiliter lewat jalur cyber, salah satunya Twitter, dinilai sebagai ancaman yang berdampak jauh lebih besar dari militer. Penyataan Purnomo ini menyusul maraknya informasi intelijen yang beredar di Twitter. Tak jarang, aktor ancaman ternyata tersebut berasal dari dalam negeri sendiri.
Untuk mencegah hal-hal seperti itu, Kemenham kini sedang menggagas UU Kemanan Nasional yang salah satunya mengatur peran intelijen dan instansi lain dengan maksud menciptakan keadaan tertib sipil. Namun tidak disebutkan mengenai wacana untuk memblokir Twitter.
Jika Menhan Indonesia baru menyebut mengenai adanya ancaman potensial dari situs jejaring sosial, pemerintah Mesir malah telah menutup layanan Twitter dan Facebook. Pemerintahan di Kairo menyebut social media menjadi alat yang penting untuk melawan pemerintahan dan bisa memunculkan revolusi.
Kondisi serupa juga terjadi di Iran dan Tunisia, yang melakukan pembatasan akses terhadap kedua layanan jejaring sosial tersebut. Aksi protes terhadap penutupan Twitter dan Facebook di Mesir mengundang simpati dari para tweeter di hampir sebagian besar belahan dunia. Jika Anda tertarik untuk mengikuti perkembangan situasi Twitter di Mesir bukalah hashtag #jan25. @Xeni, @EthanZ, @alaa, @weddady, @waelabbas, @gr33ndata, @Hisham_G, tercatat sebagai tweeter yang menolak penutupan Twitter di Mesir.
Jika pemeritah Indonesia juga berniat menutup Twitter maka dipastikan akan menuai protes dari seluruh netizen, baik di dalam negeri maupun manca.
